Mencari Benang Merah Konflik Sosial Papua

WAJAHNUSANTARAKU.COM, Jakarta - Kondisi Papua kembali memanas setelah beberapa waktu yang lalu meledak insiden rasis pernyataan salah satu pengurus ormas dan salah satu caleg partai di Surabaya dalam pengepungan mess Papua di Surabaya (16/08/2019)  dan saat ini sudah diproses hukum. Kerusuhan di Wamena yang menyebabkan 30 orang meninggal dunia Senin (23/09/2019). Sejumlah bangunan seperti rumah dinas, ruko, dan kantor bupati dibakar massa.

Ketua Badan Musyawarah Papua dan Papua Barat Jabodetabek Willem Frans Ansanay mengatakan bahwa pengalaman sejarah harus dijalani. Tapi di era ini ada pandangan rasis dengan mengatakan nama hewan (monyet). Dalam pandangan gereja manuasia sesuai gambar Allah.
“Zaman kuliah saya di Jakarta, ketika ada bilang monyet saya balik bilang dia yang monyet. Jadi tak perlu takut. Di Papua memang ada biasa omongan itu, kadang sebut nama hewan tapi tak ada monyet. Style Papua harus baru, saya bangga sebagai orang Papua,” jelasnya.

Frans memberikan catatan tentang kepulangan mahasiswa Papua. Ada pejabat Papua menyuruh pulang, pertanyaan kenapa pejabat Papua menyuruh pulang? Alasannya tersinggung karena rasis. Sekarang malah disuruh balik lagi bahkan di ancam dicabut beasiswanya kalau tidak balik. Politik adalah pola dan mempola tergantung kepentingan.
Maka kata Frans Ansanay, solusi damai ke depan adalah pertama: Terkait UU Otsus itu harus direvisi kembali. Sehingga hak politik, pendidikan dan ekonomi dipenuhi. Kedua, masyarakat non Papua disana yang peradaban lebih maju, harus menghargai hak- hak orang Papua atas kekayaan dan sumber daya alam Papua. Supaya hak-hak mereka bisa dihargai.
“Saya sudah keliling Indonesia, sebenarnya bagus kita orang Papua punya bargaining ke pemerintah Jakarta. Contoh orang Sumut membentuk provinsi saja sampai sekarang tak bisa, bahkan sampai Ketua DPRD Sumut meninggal,” tukasnya mengingatkan.

Sementara Tokoh Pemua Papua asal Wamena menyoroti bahwa asrama-asrama dipasang CCTV. “Pemasangan CCTV untuk apa, itu bisa membatasi ruang gerak mahasiswa,” kritiknya. Selain itu, mahasiswa asal Papua kadang diterima dan tidak diterima. Karena itu esensi yang penting adalah luka harus diobati.
Wellem Wandik ketua umum GAMKI yang juga anggota DPR RI asal Papua ini bahwa dalam memposisikan diri selalu ingin menyatakan diri berbeda dengan Pusat. Wellem mengkritik memang mengatakan bahwa orang-orang Papua yang di Jakarta seakan taka da masalah di Papua. Dia selalu senyum ketika berjumpa dengan siapapun.
Kondisi inilah yang bisa jadi banyak orang memandang bahwa persoalan Papua itu aman-aman saja, padahal selama ini masih saja menyimpan persoalan dan saat ini keliahatan semua. Untuk itu bersuara lugas seeprti apa Papua sesunggunya sehingga bisa dicari solusi yang tepat untuk Papua.


Situasi Papua hingga kini masih memanas, pemulangan mahasiswa ke Papua, exodus warga dari Wamena masih menjadi pemberitaan hangat dan tentu menjadi perhatian bersama. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) terpanggil turut mencarikan solusi bagaimana Papua kembali damai dan masyarakatnya bisa bekerja kembali dengan aman.
Teaptnya Jumat 27/9/19 di Grha Oikumene Salemba 10, GAMKI menggelar diskusi mengangkat tema Solusi Damai untuk Papua, membangun dialog yang setara dan adil antara Papua dan menghadirkan narasumber Willem Wandik (Ketua GAMKI), Adriana Elisabet (Peneliti LIPI), Willem Frans Ansanay (Ketua Badan Musyawarah Papua dan Papua Barat Jabodetabek), Methodius Kossay (Tokoh Pemuda Papua) dan Billy Mambrasar (Social Entrepreneur).

Menarik dalam disalah satu paparan narasumber Billy Mambrasar, sosok anak muda Papua yang sangat berbeda tetapi penuh prestasi, menurutnya tindakan rasisme acapkali dialami ketika kuliah di ITB Bandung, panggilan monyet itu ditujukannya. Namun Billy tak mau memusingkan tindakan rasis itu tetapi justru focus membangunkan semangatnya, bahwa segala ucapan rasis itu tak benar, dan disuatu saat nanti terbukti bahwa orang Papua akan dikenal di dunia, bahwa anak Papua tak selamanya harus ditindas dengan ucapan rasis dan sikap diskriminasi.

Saat ini Billy memfocuskan mengumpulkan anak-anak muda dari beerbagai suku diberikan pelatahan (enterprenuership) bagaimana anak-anak Papua juga bisa menciptakan usaha-usaha yang mampu memberikan masa depan yang lebih baik. “Jangan hanya mengeluh dan menyalahkan orang lain, jangan juga bangga kalau sudah memiliki kekayaaan alam banyak, tetapi bagaimana semua itu justru dipakai titik balik untuk bangkit dan berusaha”, ajaknya serius.
Perhatian perubahan bagi anak-anak muda Papua, Billy sedang kerjakan dia ingin ada orang-orang Papua asli yang mampu menciptakan usaha seperti bukalapak, Gojek dan sebagainya. Ini diyakini ketika anak-anak muda Papua menyadari kemampuannya akan menngangkat kehidupan yang bermartabat. “Jangan hanya berlaku seperti sekarang bahwa orang Papua itu pengennya hanya pegawai negeri saja”, tukasnya.

Billy sendiri seorang entrepreneurship asal Papua Billy Mambrasar yang menyelesaikan studi master  di Oxford University di Inggris mengakui bahwa dirinya bisa sekolah karena ada beasiswa karena ada UU Otsus. “Orang tua saya hanya jualan, kalau mengandalkan orang tua tak bisa sekolah. Masalahnya banyak orang Papua suskses di Amerika dan Eropa tapi tak pernah dipublis,” tegas lulusan ITB ini.

Menurut peneliti LIPI Adriana Elisabet proses sejarah dan sejarah tersebut berbeda. Bagi orang Papua proses sejarah itu penting sementara pemerintah lebih ke sejarahnya saja.
“Saat ini saya dan teman-teman sedang merumuskan format dialog. Pendekatan dialog ini untuk mengubah pola-pola represif. Karena sejarah kekerasan di Papua sudah panjang,” bebernya.
Keberhasilan dan prestasi Papua tidak ada yang tahu, jadi rekondisi perlu untuk pengakuan-pengakuan para pahlawan dan orang-orang Papua yang sukses. Contoh orang Papua di NASA siapa yang tahu. Kemudian perlu penghentian kekerasan secepat-cepat Papua, tapi hari ini masih berulang" paparnya.

Tweet