Selamat Tahun Baru 2018

Selamat Tahun Baru 2018

FPII GRUDUK KANTOR DEWAN PERS

Obor Panjaitan menyampaikan orasinya
WAJAHNUSANTARAKU.COM, Jakarta – Kantor Dewan Pers di Jakarta Pusat digruduk para Wartawan dan Wartawati yang tergabung dalam FPII Forum Pers Independen Indonesia. Hampir sekitar dua jam para Jurnalis berada di gedung Dewan Pers. Aksi ini berlangsung damai dan kondusif namun tidak ada satupun Anggota Dewan Pers yang mau menemui FPII. “Maling ketika lari dari kejaran polisi, dipastikan karena takut, ketakutan itu dikarenakan membuat kesalahan, seperti itulah yang terjadi pada Dewan Pers, ketika tidak berani muncul untuk menemui FPII,” ujar Ketua Deputi Organisasi Sekretariat Nasional FPII, Jall Jazz Pamone, dalam orasinya, kepada para peserta aksi yang berjumlah sekitar 70 pekerja pers dari berbagai media yang berasal dari Jabodetabek, di Depan Gedung Pers, Senin (20/3/2017).

Ketua Presidium FPII, Ibu Kasih Hati yang membuka orasi mengatakan jika Dewa Pers jangan menjadi manusia pengecut lalu bersembunyi. “Kalian (DP) harus keluar untuk menerangkan semua kebijakan kalian, jangan menjadi pengecut bersembunyi,” ujar Kasih Hati dalam orasinya. Pentas teatrikal yang dilaksanakan oleh anggota FPII juga menarik perhatian para pekerja pers yang kebetulan datang meliput, teatrikal dilaksanakan sendiri oleh anggota FPII.

Obor Panjaitan salah satu pegiat media dan pengunjuk rasa dalam siaran persnya pada wajahnusantaraku.com dan PEWARNA DKI Jakarta {Persatuan Wartawan Nasrani Indoesia} mengatakan "Selain menyikapi kisruh QR Code yang dirilis Dewan Pers, Saya sebagai pegiat media massa, mestinya Dewan Pers lebih kreatif dan bekerja keras untuk pertumbuhan Media dan peran Insan Pers itu sendiri" kata dia. Obor Panjaitan melanjutkan "Dewan Pers kurang maksimal dalam hal ini bahkan nyaris tidak kedengaran progres progres positif terhadap dunia Pers, DP harus berpihak kepada kepentingan Pers jika masih pada koridor" ungkapnya. Untuk DPR khusnya Komisi I, Obor Panjaitan berkomentar "DPR RI halam hal ini Komisi1{satu)lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja ewan Pers selaku mitra di Rumah Rakyat sana, oleh karena itulah makanya kemarin kami FPII{Forum Pers Independen Indonesia}menggruduk dua lembaga tersebut syukurlah dalam masa sidang DPR akan segera gelar RDPU dengan FPII, hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Komisi 1{satu} langsung kepada saya dan dua orang utusan waktu aksi kemarin" kata Obor Panjaitan.
Obor Panjaitan orasi di Gedung Dewan Pers
Usai melakukan aksi di Gedung DP, peserta aksi yang sempat di sambut hujan, namun tidak juga menyurutkan semangat para anggota, bahkan menjadikan catatan tersendiri dari salah satu stasiun Televisi luar negeri Al-Jazzera, hingga melakukan liputan ke Gedung DPR RI. Rupanya pihak Humas DPR RI sangat antusias untuk segera menerima perwakilan FPII untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI yang membidangi jurnalistik, dan juga penyusun dan yang mensahkan UU Pers nomor 40 tahun 1999. UU Pers tersebut, diserahkan kepada Dewan Pers untuk melaksanakan yang isinya salah satu adalah perlindungan kepada pekerja pers.

Namun kenyataannya justru Dewan Pers seakan melakukan penyimpangan dengan sesuka hatinya membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi kepada Komisi I selaku pengawas dan tempat DP melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Akibatnya persoalan verifikasi yang dipaksakan kepada media oleh DP menjadi pertanyaan Komisi I atas dasar apa. “Saya sempat kaget dengan persoalan verifikasi karena kami tidak mengetahui sama sekali, karena tidak diberitahu apalagi dilibatkan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS. Secara tidak langsung Ketua Komisi I mengatakan jika persoalan verifikasi, belum layak untuk ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan manapun melakukan liputan. Kejadian di beberapa daerah yang dilakukan oleh instansi dengan menolak wartawan melakukan peliputan, dengan alasan surat edaran dari dewan pers terkait dengan yang boleh melakukan kegiatan pers hanyalah media yang sudah terdaftar dalam rilis verifikasi versi dewan pers. “Setiap Instansi yang sudah menerima surat dari dewan pers tidak memiliki hak untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan, jika terjadi maka FPII akan melakukan somasi karena telah melanggar UU Pers tentang menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi,” ujar Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan.

Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari, S.E.,M.Si,Akt, C.A. menemui 3 orang utusan FPII

Tiga orang perwakilan FPII yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Komisi I menolak untuk melakukan audensi, jika tidak melibatkan seluruh peserta aksi. “Karena yang hadir saat ini, adalah wartawan dari berbagai media, karenanya berbagai persoalan juga dihadapi oleh media-media tersebut, jadi tidaklah mungkin jika cuma kami bertiga,” ujar Hefrizal selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai FPII, yang ditemani Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Ketua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Setnas FPII.

0 Response to "FPII GRUDUK KANTOR DEWAN PERS"

Post a Comment

1.Berkomentarlah dengan kata-kata yang sopan
2.No SPAM, No Live link , No Sara , No P*rn
3.Untuk Blogwalking / Mencari Backlink bisa Menggunakan OPENID , Name URL

Komentar yang tidak sesuai dengan isi Konten , Akan Langsung di Delete.