KPPU dan Polisi Duga 24 Importir Sapi Lakukan Kartel

Wajahnusantaraku.com, Jakarta - Kelangkaan daging sapi dipasaran diduga kuat ulah kartel importir daging sapi untuk mengambil keuntungan di tengah hiruk  pikuk situasi ekonomi dan politik saat ini.

Polisi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menduga ada 24 importir sapi melakukan kartel di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,  dan Bekasi (Jabodetabek). Para importir itu, diduga menaikan harga  untuk menekan pemerintah supaya meningkatkan jumlah kuota impor ke depannya.

"Di Jabodetabek seluruhnya seratusan (importir), namun yang ditengarai KPPU melakukan kartel ada 24. Termasuk ini (PT Widodo Makmur Perkasa) dan di Dadap, Tangerang, yang diungkap Bareskrim," ujar Kepala Sub Direktorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Agung Marlianto, di tempat penggemukan dan penjualan sapi impor PT Widodo Makmur Perkasa, di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8).

Dikatakan Agung, kepolisian melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap importir-importir untuk mengungkap mengapa harga sapi meroket dan langka di pasaran. Namun, ternyata sapi-sapi itu ada dan diduga ditahan distribusinya.

"Intinya kami berusaha menjamin kepada masyarakat, ternyata isu tentang daging yang tidak ada itu, tidak benar. Daging itu ada. Cuma ini permainan dari importir," ungkapnya.

Ketersedian daging sapi di wilayah Jabodetabek, tambahnya, tercukupi hingga akhir tahun.

"Cuma ini dinaikan harganya. Pedagang pun marah karena mereka tidak punya pilihan lain. Ini menguntungkan bagi kartel daging sapi itu sendiri," katanya. Agung menyebutkan, harga yang dipatok kartel sebesar Rp 44 ribu per  kilogram. Padahal, harga normal itu Rp 37 ribu.

"Biasanya kenaikan ini fluktuatif, bergantung kalender tahunan. Seharusnya, harga puncak itu di bulan Juli pada saat Ramadan dan Lebaran. Sekarang harusnya turun. Tapi mengapa saat ini justru naik, malah naiknya sangat signifikan Rp 5 ribu. Memang Rp 5 ribu kelihatan kecil, namun kalau dikali per kilo gram, per jumlah sapi, per kebutuhan masyarakat Indonesia, berapa keuntungan mereka, dan berapa negara serta masyarakat dirugikan," paparnya.

Kendati harga melonjak naik, lanjutnya, pedagang tidak ada pilihan untuk membeli. Akhirnya, pedagang sepakat bertemu Asosiasi Pedagang Sapi Indonesia (APSI) dan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) untuk membuat komitmen.

Pertama, katanya, mencegah pemotongan sapi di Rumah Pemotongan  Hewan. Jika ada yang menyembelih sapi akan diintimidasi baik psikis maupun fisik.

"Sudah ada beberapa tempat diacak-acak, bahkan terjadi pemukulan. Kami sudah imbau bikin laporan, namun mereka tidak mau karena mungkin takut ada ancaman," jelasnya.

Agung menuturkan, para pedagang juga mengimbau jangan ada sapi di pasaran. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara agar para importir tidak menaikan harga seenaknya.

"Namun, di sisi lain importir menaikan harga ini untuk menekan pemerintah supaya meningkatkan jumlah kuota impor ke depannya,"  pungkasnya.

Tweet