KASUS DUGAAN KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA MANADO

KASUS  DUGAAN KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA MENADO MENJADI “BOM WAKTU”  PEMERINTAHAN ‘LUMENTUT’

HENRIK WAROKKA DIDUGA AKTOR INTELEKTUAL

MANADO,transparansiindonesia.com…Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang pernah dilaporkan oleh Mantan Bendahara Enny Umbas, SE disinyalir akan menjadi “Bom Waktu yang sewaktu- waktu dapat meledak.

Menurut sumber resmi mengatakan bahwa pada beberapa waktu yang lalu Tim Divisi Propam Mabes POLRI telah diturunkan untuk memeriksa Kasus Dugaan Korupsi di Disparbud Manado yang pernah bergulir pada Reskrimsus Polda Sulut, serta kasus kriminalisasi yang menimpa pelapor korupsi Enny Umbas.

            Untuk kepentingan penyelidikan, Divisi Propam Mabes POLRI telah menurunkan 2 Tim, Tim Pertama dari Bidang Paminal yang dipimpin oleh AKBP Boy Simanjuntak, dan Tim Kedua dari Bidang Provost yang dipimpin oleh Kombes Slamet Setiono.

            Dalam perkara Kriminalisasi yang dilaporkan oleh Sicilia Demsi, Kuasa Hukum  Enny Umbas, Markus Tojang, SH, MH ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini persiapan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) Perkara tersebut sudah hampir rampung. Menurutnya, sesuai dengan fakta persidangan dapat dipastikan bahwa Hendrik Warokka diduga merupakan Aktor Intelektual. Sedangkan untuk Sicilia Demsi, Pengacara yang terkenal murah senyum ini kembali bertutur agar ia (Sicilia.Red) harus siap- siap untuk mempertanggungjawabkan laporannya itu.

            Seperti yang dilaporkan Enny Umbas, bahwa terdapat adanya penyimpangan- penyimpangan Anggaran APBD 2011 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang diduga aliran dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan Partai Politik yang dipimpinnya, sedangkan Hendrik Warokka diduga kebagian tugas sebagai eksekutor dalam mendistribusikan dana tersebut.

            Menurut seorang sumber internal Pemkot Manado yang mengaku dekat dengan Warokka tapi tidak mau namanya dikorankan, mengatakan bahwa Hendrik Warokka merupakan orang kepercayaan Walikota Manado dalam menangani urusan- urusan yang sifatnya rahasia serta kebijakan-kebijakan khusus Walikota, Lanjutnya, lihat saja pada Pilkada lalu (Thn 2010.Red), Pak Vicky mempercayakan Hendrik Warokka untuk menggalang dana bagi keperluan atribut partai serta alat kelengkapan kampanye, padahal sesuai PP 53 Tahun 2010, seorang PNS dilarang  untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dalam Pilkada.(EJA)

Sumber : Transparansiindonesia.com

Tweet