UKI SELENGGARAKAN SEMINAR KEBANGSAAN: MERAWAT KEMAJEMUKAN DALAM BINGKAI NKRI

WAJAHNUSANTARAKU.COM, JAKARTA- Eksakalasi politik yang memanas pada Pilkada DKI bernuansa SARA dapat merusak kebhinekaan, keharmonisan bermasyarakat yang telah dibangun cukup lama, ada indikasi pihak Tim Sukses militan yang memanfaatkan isu agama etnis hingga ke ranah tempat ibadah yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Tempat ibadah yang seharusnya sakral bebas dari carut marut dan kebisingan politik banyak dipakai sebagai tempat kampanye dan provokatif. Banyak  pihak yang peduli situasi ini salah satunya adalah Universitas Kristen Indonesia.

Unit Pelayanan Konseling dan Kerohanian Universitas Kristen Indonesia  (UKI)  menyelenggarakan seminar kebangsaan bertema:"Merawat Kemajemukan Dalam Bingkai NKRI.” Seminar yang dihadiri lebih dari lima ratus orang dilangsungkan di Grha William Soeryadjaya, Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2017).

Ketua Panitia acara Seminar Kebangsaan Pendeta Dr Djoys Anneke Rantung M Th, mengatakan
"Ada kelompok radikalisme yang tidak memperdulikan kepentingan orang lain, yang membawa kita di gerbang perpecahan," kata Dr Djoys. Kemajemukan Indonesia kerap dijadikan sebagai model kesatuan dan kerukunan diantara masyarakat yang saling hidup bersama di dalam perbedaan. Namun disayangkan, penghargaan kebhinekaan dari mancanegara seolah tercabik-cabik oleh kelompok tertentu dan mengabaikan pihak lain tuturnya.

Seminar ini menghadirkan pembicara lintas agama antara lain Romo Benny Susetyo dan Pdt Dr Andreas Yewangoe. Dua pembicara lainnya, Yenny Zanuba Wahid dan Dr Refly Harun yang sudah dijadwalkan hadir, sayangnya berhalangan hadir. Meski demikian tidak mengurangi semaraknya berlangsung seminar.

Tampil pemakalah pertama, Romo Benny Susetyo langsung memaparkan pandangannya tentang bagaimana merawat kemajemukan masyarakat Indonesia. Menurutnya salah satu contoh yang nyata dalam merawat kemajemukan adalah seperti apa yang dilakukan alm Romo Mangun di Yogyakarta.

“Saya kira apa yang dilakukan Romo Mangun di Yogyakarta adalah contoh nyata bagaimana masyarakat majemuk itu berjalan harmonis. Persoalan kebangsaan akan selesai jika banyak melakukan apa yang ditunjukkan Romo Mangun, baik dalam karya dan hubungan dengan masyarakat,” paparnya.

Sementara Pdt Dr Andreas Yewangoe yang hadir mewakili Institut Leimena menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan dan itu sudah final. Mantan Ketua Umum PGI dua periode ini meminta semua pihak agar berada di koridor itu.

“Indonesia dibentuk founding father sebagai negara kebangsaan bukan negara agama. Saya mengamati tidak satu pun negara yang menyatakan sebagai negara agama lebih maju dari negara kebangsaan,” tukas Yewangoe.

Kata Yewangoe, Philipina yang Katolik juga tidak lepas dari korupsi. Tidak satu pun negara agama di dunia yang bebas dari korupsi.

“Saya mengamati negara-negara seperti Philipina ataupun Papua Newgini yang menegaskan Kristen di konstitusinya, negaranya tidak bebas dari korupsi. Di sana juga banyak korupsi seperti kita lihat,” ungkapnya.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari pelbagai suku, agama, dan budaya merupakan aset bangsa yang dikenal hingga ke mancanegara. Di tengah keadaan yang penuh keragaman tersebut, sistem demokrasi hidup dan mewadahi aspirasi setiap warga Negaranya. Namun dalam praktiknya, seringkali muncul gesekan yang mengatasnamakan agama. “Seminar ini merupakan salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis,” tulis penyelenggara di dalan siaran persnya.

Seminar dipandu tuan rumah, peneliti sekaligus dosen Fisipol UKI Dr. Sidratahta Mukhtar bertindak sebagai moderator. Selain mahasiswa UKI hadir juga peserta dari berbagai kampus dan warga umum. Pada akhir acara, Rektor Dr Maruarar Siahaan memberikan cenderamata kepada kedua pembicara dan moderator.

Tweet