Jhon Palinggi : Pemerintahan Jokowi JK Memiliki Beban Pinjaman

Wajahnusantaraku.com, Jakarta - Situasi ekonomi saat ini pada kinerja Jokowi memiliki beban, karena banyaknya kita melakukan pinjaman kepada Negara lain yang harus untuk di lakukan pembayaran secara rutin. Pembangunan ekonomi sebenarnya meningkat namun adanya salah rencana yang di terapkan.  Pada 27 maret 2015, Indonesia mendapatkan pinjaman 400 triliun  dari China hal tersebut merupakn upaya yang di butuhkan dengan pemerataan ekonomi demikian pendapat Dr. Jhon Palinggi pada acara Obrolan Sehat Berisi RPK 96.3 FM bekerjasama dengan PEWARNA (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia) Senin (24/10/2016) di Jakarta dengan topik “Evaluasi dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK).

Jhon Palinggi melanjutkan “Adanya hukum yang tidak benar sehingga banyaknya masalah yang tidak dibahas untuk di cari solusinya, mengenai ekonomi perlu adanya perubahan legislatif,  yang paling pokok merupakan jika ada mengenai proyek ekonomi bahwa rakyat perlu untuk di jelaskan sehingga hal tersebut dapat secara mudah di pahami.

Ujar Jhon Palinggi pengamat sosial politik dan Ketum Ardin, Jhon Palinggi melanjutkan “Dengan upaya yang di lakukan Jokowi adanya perubahan yang postif namun adanya oknum yang tidak bertanggung jawab membuat pengaruh yang tidak baik bagi negara Indonesia karena di anggap hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dalam perkembangan ekonomi di Indonesia sehingga hal ini dapat memberikan perubahan yang baru bagi negara” ungkapnya.

“Kinerja  Jokowi dipandang oleh pengamat ekonomi politik yang dimana sudah bisa dianggap memiliki kemajuan yang besar namun karena adanya kesalahan yang tidak sesuai yang di terapkan oleh Negara sehingga hal ini menjadi kurangnya pemerataan ekonomi yang benar dan hal ini berpengaruh pada stabilitas ekonomi yang di tetapkan oleh negara.

“Persoalan yang terjadi adanya peradilan sesat pada hukum negara di Indonesia dan pemberian grasi di berikan oleh kepala Negara bukan kepala daerah yang dimana hal tersebut menjadi peradilan yang sesat yang berpengaruh pada ekonomi negara menurut saya menjadi sangat polemik yang terjadi pada negara ini”  terang Jhon Palinggi , “contoh hilangnya berkas munir yang tidak di tindak lanjuti yang seharusnya perlu untuk dapat sanksi pidana revolusi mental ini akan sangat hal baru bagi mereka yang membahas ekonomi” tegasnya.

  

“Program penaataan Jokowi kepada ekonomi reformasi politik hal itu terjadi jika ada reformasi hukum dari aspek kelembagaan dalam penegakan hukum dari aspek Kepolisian tapi pada hakekatnya tugas keamanan untuk menjaga keamanan.” Ujar Pak Daniel Yusmie selaku ketua LBH YAKUM PGI dan Dosen Hukum Universitas Atmajaya Jakarta dan Universitas Kristen Indonesia. (Christina)

Tweet