Prof. Dr. Maruarar Siahaan, SH., : Setuju Perber 2 Menteri dicabut

Prof. Dr. Maruarar Siahaan, SH., : Setuju Perber 2 Menteri dicabut

Wajahnusantaraku.com, Jakarta – Rektor UKI (Universitas Kristen Indonesia), Mantan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Maruarar Siahaan, SH. setuju Perber 2 menteri dicabut.
Pendirian Rumah Ibadah di atur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dimana dalam peraturan tersebut mensyaratkan harus ada KTP dari 90 orang pengguna Rumah Ibadah dan 60 orang persetujuan masyarakat setempat.

Klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang” untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.
Adalah tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.

Dalam wawancara khusus dengan wartanusantaraku.com di Jalan Matraman Raya No. 10 A, ketika ditanya pendapatnya mengenai desakan masyarakat untuk mencabut Perber 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006  ” Ya, tapi diatur dalam bentuk undang-undang, karena muatannya mengandung pembatasan HAM”  Imbuhnya.

Sang Jurnalis Wartanusantara bertanya ” Melihat kondisi rawannya sistem politik praktis dewasa ini dan dari kejadian terdahulu HKBP Filadelphia,  GKI Yasmin sampai kasus pembakaran HKI di Aceh Singkil ada tekanan dari politisi lokal,  peran Bupati, ormas lokal, ormas luar yang masuk seperti halnya di Bogor dan Aceh Singkil peran Ormas berlabel agama menjadikan tidaklah mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang persetujuan masyarakat setempat walaupun itu sudah dipenuhi pasti akan muncul aturan lain dan tekanan lainnya  “Ya lah, karena jumlah persetujuan anggota masyarakat disekitar lokasi gereja yang direncanakan dibangun, bisa dipengaruhi oleh pimpinan lokal “ Jawab Prof. Dr. Maruarar Siahaan, SH.

Dari hasil pembicaraan kami sependapat apabila pemerintah tidak berani bertindak tegas dan membiarkan tindakan kekerasan, penutupan, pembakaran, pembongkaran tempat ibadah oleh kelompok anarkis apalagi timbul korban jiwa maka akan membuat terjadi balas membalas, dan mengikis rasa kebangsaan kita.  Hasrat kelompok minoritas melakukan perlawanan dalam bentuk mengusulkan Negara Federasi semakin besar dan ini akan mengancam keutuhan NKRI negara yang kita cintai. (Thony)

Tweet